Deskripsi
spek perpajakan internasional yang ada dalam UU PPh (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) adalah merupakan cerminan sikap Pemerintah Indonesia dalam menentukan hak pemajakannya terhadap transaksi antar bangsa, baik itu inbound transaction maupun outbound transaction. Pada inbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak luar negeri (non-resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di Indonesia. Sementara itu, pada outbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak dalam negeri (resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di luar Indonesia. TUJUAN PELATIHAN Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami dengan mudah aspek pajak apa saja yang terkait dengan transaksi dengan luar negeri sehingga perusahaan dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar.
Outline :
- Perpajakan Internasional Dalam Undang – undang Pajak Penghasilan
- Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Latar Belakang P3B
- Pengertian dan Tujuan P3B
- Kedudukan P3B dalam Peraturan Perundang-undangan Domestik Indonesia
- Model P3B
- Beberapa Hal yang Dimodifikasi dalam P3B
- Pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri
- Perpajakan atas Laba Usaha dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Pelayaran dan Penerbangan
