Deskripsi
Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR-RI pada tanggal 5 Oktober 2020 mengundang banyak pro dan kontra di masyarakat. terdiri dari atas 15 bab dan 174 pasal. Sehingga karena memiliki ketebalan sebanyak 1.187 halaman dan mencakup banyak sector, Undang-Undang ini juga disebut sebagai UU Sapu Jagat atau OMNIBUS LAW. Di dalamnya mengatur mengenai bebagai isu ketenagakerjaan hingga isu lingkungan hidup. Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan terkait perjanjian kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, besaran imbalan pasca kerja dan lain-lain. Materi : – Pengertian, pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – Asas Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja – Tujuan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja – Ruang Lingkup Cakupan Yang Mengatur Kebijakan Strategi Cipta Kerja – Pemahaman dan Pengertian Hukum yang Terkait – Pemahaman Maknanya dan Implikasi Hukumnya dan Sumber Hukumnya – Peraturan Pemerintah yang merupakan Turunan Dari Undang-Undang – PP-RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing – PP-RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Alih Daya; Waktu Kerja dan Waktu Istirahat; dan Pemutusan Hubungan Kerja – PP-RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan – PP-RI Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Outline :
- Pengertian, pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Asas Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja
- Tujuan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja
- Ruang Lingkup Cakupan Yang Mengatur Kebijakan Strategi Cipta Kerja
- Pemahaman dan Pengertian Hukum yang Terkait
- Pemahaman Maknanya dan Implikasi Hukumnya dan Sumber Hukumnya
- Peraturan Pemerintah yang merupakan Turunan Dari Undang-Undang
